nusakini.com-Palembang-Gubernur Sumsel H Herman Deru menghadiri Rakor Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan (Rakorwasinkeubang) Tingkat Provinsi Sumsel Tahun 2022 yang dibuka oleh Kepala BPKP RI, M. Yusuf Ateh. Rakor membahas tentang Pengawasan Kolaborasi dan Sinergi APIP dalam Pengawasan Percepatan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Pemerintah Daerah di Wilayah Sumsel bertempat di Aryadhuta, Rabu (29/6/2022)

Dalam sambutannya, Yusuf Ateh menyampaikan di tengah krisis yang melanda dunia, baik pangan maupun energi, berpengaruh pada krisis keuangan, Indonesia merupakan negara yang tidak terpengaruh . Salah satunya karena Indonesia selalu menjaga ketahanan pangan, ketersediaan sumber daya, pangan dan energi. Selain itu juga adalah dengan mendorong pemakaian produk dalam negeri.

"Produk dalam negeri merupakan kewajiban bersama, Peran Pemda disini adalah mendorong Dinas, OPD untuk menyiapkan e-katalog lokal, benahi marketplace dan suply nya" ujar Yusuf.

Gubernur Sumsel H Herman Deru dalam sambutannya menyampaikan Pemprov Sumsel punya konsep mencegah krisis, antara lain Sumsel Mandiri Pangan (SMP) , yaitu perubahan mindset, dari konsumen menjadi produsen.

"Terkait pemakaian produk dalam negeri, ada permintaan yg belum terakomodir yaitu belum tersedianya E-katalog regional. Selain itu, belum maksimal karena masyarakat masih ada mindset bangga dengan barang import" ujar HD.

HD juga meminta Ketua BPKP RI agar mendukung proses percepatan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat. Karena Sumsel belum memiliki pelabuhan dengan kapasitas angkut yang besar.

• Sekda SA Supriono Terima Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap 6 Raperda Provinsi Sumsel
• Sinergitas Pemprov dan Polda Berantas Sindikat Penipuan Online Di Sumsel
• Herman Deru Tinjau Korban Kebakaran di Kelurahan 1 Ilir Palembang
• HD : Bekarang, Wujud Nyata Pertahankan Budaya dan Kearifan Lokal
• HD Minta GPKAN Cari Solusi Permasalahan Berbagai Aspek di Sumsel

HD juga menyinggung masalah Tenaga Honorer, yang per Tgl. 23 November 2023 harus sudah tidak ada. Sedangkan di sekolah di daerah Sumsel masih minim PNS karena luas wilayah Sumsel dan banyak pemekaran wilayah. Untuk itu HD minta pemerintah dapat membantu mencari jalan keluarnya.

Turut hadir Pj. Sekda Sumsel Ir. S.A Supriono, Bupati /Walikota se Sumsel, Kepala Perw. BPKP Sumsel Buyung Wiromo Samudron, Forkopimda Sumsel, Para Kepala OPD Prov Sumsel. (rls)